TUGAS MANDI 05 : YANICA JEANNURI VIRCANANDA

Esai Akademik: Demokrasi Indonesia Kontemporer di Era Digital

A. Identitas dan Informasi Video

Judul Webinar: Demokrasi Sehat di Ruang Digital

Penyelenggara: Indonesia Lawyers Club (ILC) – Media Group Network

Narasumber:

- Prof. Dr. Siti Zuhro, Peneliti Senior LIPI bidang Politik

- Rocky Gerung, Filsuf dan Pengamat Politik

- Dr. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indikator Politik Indonesia

- Eko Prasetyo, Aktivis Demokrasi

Tanggal Pelaksanaan: 15 Agustus 2023

Durasi: ±38 menit

Tautan Akses: https://www.youtube.com/watch?v=xz1N5EnV3iA

B. Ringkasan Argumentasi Utama

Webinar ini membahas bagaimana praktik demokrasi Indonesia berkembang di tengah pesatnya perkembangan ruang digital. Para narasumber menyoroti bahwa media sosial kini menjadi arena baru bagi partisipasi publik dan pembentukan opini politik.

Prof. Siti Zuhro menekankan pentingnya literasi digital agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi disinformasi. Ia menegaskan bahwa demokrasi sehat menuntut warga negara yang kritis dan rasional.

Rocky Gerung menyoroti bahwa demokrasi digital sering terjebak dalam politik simbolik dan emosional, di mana debat publik lebih banyak didorong oleh popularitas, bukan argumentasi rasional. Menurutnya, demokrasi seharusnya menjadi wadah berpikir, bukan sekadar bereaksi.

Burhanuddin Muhtadi menguraikan data survei yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga politik menurun, meskipun partisipasi digital meningkat. Hal ini menunjukkan paradoks demokrasi digital—lebih banyak suara, tapi belum tentu lebih banyak kualitas deliberasi.

Eko Prasetyo menegaskan pentingnya aktivisme digital untuk memperjuangkan isu sosial, tetapi juga mengingatkan tentang kesenjangan akses teknologi yang bisa menghambat inklusivitas demokrasi.

C. Analisis Kritis

1. Kekuatan Argumentasi

Diskusi ini berhasil menghadirkan perspektif multidisipliner—politik, filsafat, dan sosial—yang memperkaya pemahaman tentang demokrasi digital. Logika para pembicara konsisten dalam melihat bahwa demokrasi bukan hanya prosedural (pemilu), tetapi juga substansial (kualitas partisipasi).

Bukti empiris dari survei Indikator Politik memperkuat klaim bahwa demokrasi Indonesia tengah menghadapi krisis kepercayaan publik. Pandangan ini sejalan dengan teori “Democratic Quality” (Diamond, 2020), yang menilai kualitas demokrasi berdasarkan akuntabilitas, partisipasi, dan kebebasan sipil.

2. Kelemahan Argumentasi

Namun, sebagian argumen, khususnya dari Rocky Gerung, cenderung normatif dan kurang berbasis data empiris. Kritik terhadap politik emosional di ruang digital penting, tetapi tanpa analisis sistem algoritma media sosial, argumen itu kurang kontekstual.

Selain itu, isu tentang digital divide (kesenjangan digital) yang disebut Eko Prasetyo belum didukung data konkret tentang akses internet di Indonesia. Padahal, hal ini sangat krusial untuk menilai sejauh mana demokrasi digital benar-benar inklusif.

3. Perspektif Teoritis

Secara teoritis, webinar ini dapat dikaitkan dengan dua konsep utama:

- Teori Demokrasi Digital (Warburton, 2023): Demokrasi digital memunculkan bentuk baru partisipasi publik melalui ruang daring. Namun, tantangannya adalah menjaga kualitas deliberasi agar tidak tereduksi menjadi populisme online.

- Teori Konsolidasi Demokrasi (Diamond, 2020): Demokrasi Indonesia pasca-reformasi terus menghadapi ujian dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga politik. Data survei yang dipaparkan Burhanuddin memperlihatkan bahwa konsolidasi demokrasi masih rapuh, terutama karena maraknya disinformasi dan polarisasi digital.

Dengan demikian, webinar ini mencerminkan dinamika demokrasi Indonesia kontemporer—bergerak maju secara teknologi, tetapi belum matang secara kualitas partisipasi dan kesadaran politik warga.

D. Refleksi dan Sintesis

Dari video ini, dapat disimpulkan bahwa demokrasi Indonesia tengah berada pada persimpangan antara modernisasi digital dan pendalaman substansial. Demokrasi digital membuka peluang besar untuk memperluas partisipasi, namun juga menghadirkan risiko polarisasi, hoaks, dan politik kebencian.

Sebagai mahasiswa, saya menilai bahwa demokrasi digital perlu diimbangi dengan pendidikan kewarganegaraan kritis dan literasi media yang kuat. Negara dan masyarakat sipil harus bekerja sama menciptakan ruang digital yang sehat, di mana kritik tidak dibungkam dan informasi tidak dimanipulasi.

Dalam jangka panjang, penguatan demokrasi Indonesia bergantung pada kesadaran warga negara untuk menggunakan teknologi secara etis dan rasional. Demokrasi sejati tidak hanya diukur dari jumlah suara, tetapi dari kualitas nalar publik yang mendasari setiap pilihan politik.

E. Referensi

Diamond, L. (2020). Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, and American Complacency. Penguin Press.

Warburton, E. (2023). Digital Democracy in Southeast Asia: Opportunities and Challenges. Journal of Asian Politics, 12(3), 44–61.

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2021). Indonesia’s Democratic Paradox: Populism, Oligarchy, and Civil Society. Pacific Affairs, 94(2), 187–209.

Prasetyo, E. (2023). Aktivisme Digital dan Ruang Publik Baru. Jakarta: Yayasan Demokrasi Nusantara.